Editorial

Anomali Bungkam dan Acuhnya Pejabat Publik Di Bangka Belitung Ketika Dikonfirmasi Media

swarakyatbabel.com Pangkalpinang — Di era millennium seperti sekarang, rasa- rasanya sungguh absurd jika media menemukan seorang narasumber yang bungkam, tutup mulut atau bahkan menghindar. 

Alasannya apa? 

Mbok ya diingat, kan sampeyan itu duduk di posisi pejabat publik, digaji oleh negara. Dan seperti diketahui bersama, negara mendapatkan penghasilan salah satunya dari pajak, yang disumbangkan dengan kepatuhan luar biasa oleh kami-kami ini, rakyat. 

Arti lainnya, kami inilah yang menggaji kalian, kami inilah tuan sesungguhnya bagi kalian, bukan atasan apalagi ego kalian. 

Perlu diketahui, kemerdekaan pers yang digenggam oleh kami insan pers juga memiliki rule of the games. Tidak serta merta karena disebut kebebasan pers, maka kami berhak meneror anda, boleh memaksa anda harus berkomentar atau menjawab pertanyaan dari kami. 

Tapi, kalian harus mengingat hal satu ini bahwa kami bekerja atas dasar kepentingan khalayak ramai. Dilarang keras menyudutkan posisi, kinerja atau nama baik anda atas dasar tendensi pribadi. 

Hal ini ditegaskan dalam Pasal 2 Kode Etik Jurnalistik.

Yang dimaksud dengan cara-cara profesional adalah:

menunjukkan identitas diri kepada narasumber;

menghormati hak privasi;

tidak menyuap;

menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya;

pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan ditampilkan secara berimbang;

menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam penyajian gambar, foto, suara;

tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai karya sendiri;

penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik.

Jadi, perlu Anda ketahui bahwa saat anda menilai apa yang wartawan tanya namun kemudian akan berekses panjang pada jabatan anda, pada keselamatan anda. Maka kalian sebenarnya otomatis sudah dilindungi dengan adanya HAK TOLAK yang dimiliki setiap wartawan yang kompeten.

Setiap wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan off the record sesuai dengan kesepakatan (Pasal 7 Kode Etik Jurnalistik).

Sampai-sampai jika Anda tidak berkenan dengan hasil liputan wartawan media pun, Anda dapat mempergunakan hak jawab dan hak koreksi Anda. 

Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya (Pasal 1 angka 11 UU Pers). Sedangkan hak koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberikan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain (Pasal 1 angka 12 UU Pers).

Dan terakhir, sekali lagi saya bertanya, seberapa beratnya menjawab pertanyaan dari wartawan? (*) 

 

Editorial Jumat 22/01/2021

Lukman Hakim 

Pemred swarakyatbabel.com 

Tags

Related Articles

Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker