Pertambangan

Dana Bagi Hasil Royalti Timah Babel Akan Mencapai 5%

Pangkalpinang swarakyatbabel.com — Aktivitas penambangan TI menjadi marak setelah UU Otonomi Daerah disahkan berbarengan dengan Keputusan Menperindag No.146/MPP/Kep/4/1999 tertanggal 22 April 1999 yang menyatakan timah dikategorikan sebagai barang bebas, Senin 30 Mei 2022.

Pemprov Bangka Belitung, seperti dikutip dari berbagai sumber, kemudian menerbitkan Perda No. 6/2001 tentang Pengelolaan Pertambangan Umum, Perda No. 20/2001 tentang Penetapan dan Pengaturan Tatalaksana Perdagangan barang Strategis, Perda No. 21/2001 tentang Pajak Pertambangan Umum dan Mineral Ikutan Lainnya. 

Semua peraturan ini untuk melegitimasi pembukaan tambang inkonvensional dengan tujuan mengatrol pendapatan daerah yang mandiri. 

Berpuluh tahun kemudian, nilai tambah royalti timah untuk pemasukan kas daerah masih berkutat di angka 3% saja. Walau kerusakan ekologis Babel justru mencapai angka 62% seperti data yang WALHI Babel sebutkan. Hal ini tentu menjadi hal yang paradoks di tengah kenaikan harga pasir timah dunia sepanjang kurun waktu 2021 kemarin.

Sementara itu, dalam upacara mingguan Pemprov Kep Babel di Halaman Kantor Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kepala Dinas ESDM Babel Amir Syahbana mengatakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 55/2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Minerba kepada Pemerintah Provinsi saat ini berupa pemberian sertifikat standar dan izin, pembinaan serta pengawasan terhadap IUP dalam rangka PMDN yang berada dalam daerah provinsi atau dalam wilayah laut sampai dengan 12 mil laut untuk komoditas mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu  dan mineral batuan.

Selain itu, menurut Amir Perpres ini juga mengatur pemberian izin, pembinaan dan pengawasan terhadap SIPB, IPR serta IUJP untuk satu daerah provinsi. Ia menjelaskan, saat ini DBH Pertambangan Mineral dan Batubara berdasarkan rekonsiliasi PNBP yang telah dilaksanakan secara komulatif terdapat kurang salur sebesar 117,8 miliar. Fakta ini tentunya membutuhkan effort dari kita semua sehingga diharapkan kekurangan tersebut dapat disalurkan pada tahun ini juga melalui APBNP 2022.

Dalam upaya peningkatan tarif royalty untuk komoditas timah yang sampai saat ini masih di angka 3%. Amir mengatakan pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Ditjen Minerba Kementerian ESDM dan menghasilkan draft usulan perubahan tarif royalty timah secara progresif (tergantung harga timah internasional) sampai dengan 5%. 

“Penyelenggaraan G20 Presidency Indonesia untuk Development Minister Meeting yang direncanakan di Pulau Belitung pada tanggal 7-9 September 2022 mendatang, sektor minerba Bangka Belitung akan berkontribusi dalam penyediaan infrastruktur Geosite Nam Salu dan pengadaan 52 pondok UMKM di Tanjung Pendam Kabupaten Belitung. Untuk itu mari bersama-sama kita sukseskan kegiatan ini,”ungkap Amir. (LH/rilis dinas esdm) 

 

caption : kolong bekas penambangan timah di daerah mapur bangka sungailiat. (photo by: LH) 
Tags

Related Articles

Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker