Nasional

Dua Menteri dan Tiga Wamen Dilantik Presiden, Ada Mantan Panglima TNI dan Dua Sekjen Parpol

Jakarta swarakyatbabel.com — Presiden Jokowi kembali melakukan reshuffle kabinet, dengan merotasi jabatan dua Menteri serta tiga Wakil Menteri. Pelantikan dilakukan di Istana Merdeka Jakarta pada Rabu 15 Juni 2022.

Ada yang menarik dari reshuffle kali ini seperti dikutip okezone, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dilantik sebagai Menteri Perdagangan menggantikan Muhammad Lutfi.

Dan mantan Panglima TNI Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto dilantik sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) menggantikan Sofyan Djalil.

Pada posisi Wakil Menteri (Wamen), ada dua Sekjen Parpol yang masuk dalam kabinet sebagai Wakil Menteri. Masing-masing adalah, Wakil Menteri ATR/BPN diisi oleh Sekjen PSI Raja Juli Antoni.

Lalu, posisi Wamenaker diisi oleh Sekjen PBB Afriansyah Noor. Jabatan Wamendagri diemban oleh John Wempi Wetipo, yang sebelumnya menjabat Bupati Jayawijaya dua periode yakni 2008-2013 dan 2013–2018.

Sementara itu, dalam keterangan pers setelah pelantikan dikutip dari situs resmi Presiden RI, Presiden Jokowi mengatakan bahwa Hadi Tjahjanto diketahui sebagai seseorang yang teliti dalam bekerja di lapangan sehingga diyakini mampu menyelesaikan masalah pertanahan di Tanah Air.

“Tadi malam saya sampaikan urusan yang berkaitan dengan sengketa tanah, sengketa lahan harus sebanyak-banyaknya bisa diselesaikan, yang kedua urusan sertifikat harus sebanyak-banyaknya juga bisa diselesaikan. Termasuk di dalamnya urusan lahan, tanah yang berkaitan dengan IKN,” ucap Presiden.

Menanggapi hal tersebut, Hadi menyatakan bahwa dirinya akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menyelesaikan masalah pertanahan di Tanah Air, khususnya masalah sertifikat rakyat yang hingga saat ini baru terealisasi 81 juta sertifikat dari total target 126 juta sertifikat.

“Itu target pertama yang segera saya realisasikan. Namun saya lihat di lapangan permasalahannya apa, apakah permasalahan itu masih K2 atau K3 itu juga akan kita selesaikan, tentunya berkoordinasi dengan instansi terkait supaya segera terealisasi untuk sertifikat milik rakyat tersebut,” ujar Hadi.

Tak hanya masalah sertifikat tanah, Hadi juga menyatakan komitmennya untuk menyelesaikan masalah sengketa tanah di Tanah Air, termasuk masalah pertanahan di Ibu Kota Nusantara (IKN). Hadi pun berharap target tersebut dapat direalisasikan dalam waktu dekat.

“Insyaallah dalam waktu dekat kita akan sampaikan target berapa hari itu sudah bisa terealisasi,” tandasnya. (red)

Tags

Related Articles

Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker