Pendidikan

Jeritan Ortu Siswa Soal PPDB, FSGI Sebut Mencitrakan Kinerja Gubernur 

Pangkalpinang Bangka Belitung swarakyatbabel.com — Seminggu ini jutaan orangtua murid di seluruh Indonesia, terutama mereka yang memiliki anak di usia sekolah menengah atas dan sejenisnya, diyakini degup jantungnya sedikit bertalu-talu iramanya, Senin 12/07/2021. 

Pasalnya, di beberapa daerah yang luput dari jangkauan fokus publik. Karena suasana Pandemi dan PPKM Darurat. Banyak terjadi praktek- praktek yang disinyalir justru memberi ruang pada oknum untuk masuk ke celah sistem PPDB nasional. 

Sebut saja orangtua Bujang, yang sampai saat ini anak lelakinya belum jelas di sekolah menengah mana akan berlabuh. Padahal, dalam sebuah obrolan ringan beberapa waktu lalu. Telah terkuak indikasi halus adanya invisible hands yang secara berjenjang menekan keras pundak Kepala Sekolah, Panitia Penerimaan, bahkan Kepala Dinas Pendidikan suatu daerah.  

“Waktu saya dan anak saya mendaftar secara online pagi hari. Kami dapat urutan 45 pak. Anehnya, sore harinya kami lihat malah turun ke urutan 165, puncaknya di esok harinya anak saya melorot jauh ke urutan 201. Kalau dibilang NEM anak saya kurang, gaklah malah masuk 10 besar. Apalagi alasan sekolah? Soal sistem zonasi, jarak sekolah dan rumah kami masih dibawah 1,5 km,” terang Ibu Bujang. 

Ia bilang, waktu dirinya mendatangi sekolah tempat anaknya mendaftar. Dirinya juga mulai dijangkiti rasa was-was dan khawatir. Karena jawaban panitia penerimaan di sekolah tadi tidak memuaskan. “Soal itu (turunnya peringkat) kami gak tau bu. Itu sudah sistem,” cerita Ibu Bujang soal jawaban panitia ketika disodorkan pertanyaan olehnya.

Media akhirnya mewawancarai Sekjen FSGI Pusat, Heru Purnomo. Dimana dalam percakapan via ponsel tadi, Ia mengaku terkejut sekaligus prihatin menyoal masih belum beresnya persoalan PPDB di daerah-daerah. 

“Itu di daerah (Babel –red) ya, soal zonasi ini memang harus disamakan dulu parameternya. Misalnya, kalau di DKI itu dibagi oleh tiga prioritas untuk calon siswa. Prioritas pertama adalah calon siswa yang tinggal di lingkungan yang nempel dekat sekolah. Itu harus, kalau tidak Kepsek sekolah tadi bisa dicopot. Kedua, pakai ukuran yang lebih luas dari lingkungan tadi. Jika dilanggar, sanksinya sama. Ketiga, memakai ukuran jarak seperti yang terjadi di Bangka Belitung. Resiko dilanggar, sanksi juga sama,” urai Heru Purnomo. 

Heru bilang, jika saja pihak sekolah mau sedikit memberikan rasa perduli pada nasib peserta didik, maka angka kegagalan sistem PPDB akan jauh lebih berkurang dari yang ada selama ini. 

“Kan bisa dipahami ya mas, kenapa pihak sekolah seperti info dari media menjawab seperti itu, karena Kepsek tadi otomatis takut dengan Dinas (Pendidikan –red), Dinas takut dengan Gubernur. Maka solusinya, harus pihak Gubernur atau Pemda setempat yang mengambil alih situasi yang sedang terjadi. Malah di beberapa daerah lain, sistem PPDB ini masuk dalam program pencitraan kinerja seorang Gubernur, bagaimana mau dibilang sukses jika masalah ini tidak terselesaikan,” tandasnya. 

Namun demikian, media yang berupaya untuk memuat berita cover both stories lagi-lagi harus gigit jari. Karena konfirmasi yang dilayangkan ke pihak yang paling berkompeten, yakni Kadiknas Provinsi. Seperti yang sudah-sudah hanya jadi hiasan layar whatsapp saja. Kadiknas gemar mendiamkan konfirmasi dari media.(LH).

Tags

Related Articles

Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker