DAERAHHukum

Kawasan HL Dijadikan Lokasi Tambak Udang, Ketua Asosiasi Tambak Udang Babel : Anggota Kami Dilarang Berusaha di Kawasan HL

Polda Babel : Penyelidikan Masuk Tahapan Pemanggilan Saksi Ahli

Pangkalpinang swarakyatbabel.com — Dusun Bedukang Desa Deniang Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka, belakangan ini namanya melambung tinggi bersamaan dengan maraknya pemberitaan soal dugaan kasus perambahan hutan oleh oknum pengusaha yang terkesan bersikeras bahwa wilayah tadi bukanlah kawasan terlarang, Minggu 08/05/2022.

Dalam wawancara yang dilakukan malam ini, pihak Polda Babel menyatakan bahwa dugaan kasus yang dilaporkan oleh LBH DPD HKTI Babel ini masih dalam tahap penyelidikan dan akan segera dilakukan pemanggilan saksi ahli.

“Sejauh ini masih berjalan tahap penyelidikan, dan berdasarkan pemeriksaan kemarin, dia (DY) juga mengaku sudah mengurus izin. Segera akan dipanggil saksi ahli,” kata Dirkrimsus Polda Babel, Kombes M Irhami lewat sambungan telepon whatsapp Minggu malam.

Disaat yang sama, Ketua Asosiasi Pengusaha Tambak Udang Bangka Belitung, Nusirwan G Bakrie angkat pendapat ketika dikonfirmasi soal keanggotaan oknum pengusaha yang diduga melakukan praktek ilegal di kawasan restrict area.

“Belum, beliau belum anggota. Kalau kami dari Asosiasi Tambak Udang Bangka Belitung sudah sepakat bahwa kalau pembelian lahan yang dilakukan oleh pengusaha untuk membuka usaha tambak udang di kawasan Hutan Lindung, jelas tidak diperbolehkan alias dilarang, karena pasti salah,” tegas Ketua Asosiasi Pengusaha Tambak Udang Bangka Belitung, Nusirwan G Bakrie saat dikonfirmasi Minggu malam.

Nusirwan menyebut, dirinya bersama Panglima (mantan Wagub Babel, Hidayat Arsani) sudah menjalin kesepakatan dengan pihak Polda Babel -saat itu Kapolda dijabat oleh Irjen Pol Anang- bahwa jika ditemukan anggota Asosiasi yang melakukan praktek ilegal di kawasan HL, akan diproses secara hukum.

“Karena itu jelas salah, jadi silahkan diproses (secara hukum),” kata Nusirwan.

Terpisah, Ketua LBH DPD HKTI Provinsi Babel, Adv. Boediono saat dikonfirmasi membenarkan soal adanya pelaporan yang dilakukan oleh DPD HKTI Babel. “Iya benar karena ada dasar yang membuat kami melaporkan dugaan kasus perambahan hutan serta perusakan lingkungan,” tegasnya.

Adv. Boediono pun menguraikan dalam konfirmasi, bahwa sesungguhnya berdasarkan percakapan dengan Ketua Asosiasi Tambak Udang, Nusirwan, menyebutkan ada 41 pengusaha tambak udang di kabupaten Bangka ini yang terdaftar. Dan sayangnya, sebut Boediono, nama oknum pengusaha tersebut justru tidak ada.

“Data yang ada di kami menyebutkan, bahwa yang bersangkutan baru dalam tahapan mengajukan. Baik itu di beberapa dinas dan BPN Kab Bangka. Jadi belum secara resmi bisa membuka usaha tambak seperti sekarang,” kata Boediono.

Tak cuma hal tersebut, Boediono juga bilang bahwa dari informasi yang didapatnya dari petugas penyidik KPLH Bubus Panca, area yang digarap oleh oknum pengusaha tadi jelas masuk dalam kawasan Hutan Lindung, atau restrict area.

“Waktu tim kami investigasi lapangan, mereka sempat mengirim share loc via whatsapp mereka, sejenak kemudian direply oleh penyidik polhut KPLH Bubus Panca bahwa koordinat yang dimaksud masuk dalam kawasan HL,” sebutnya.

Permasalahan area yang diklaim sebagai area milik pribadi oknum pengusaha tadi, sedari dulu diketahui tidak berubah peruntukkannya, yakni sebagai kawasan hutan lindung pantai. Walau belakangan, pihak oknum pengusaha bersikeras bahwa wilayah HL tersebut adalah milknya.

“Di surat tersebut kan tertera nama orang lain bukan nama yang bersangkutan,”imbuh Boediono.

Sementara itu, menurut pakar hukum terkemuka di Bangka Belitung, Lawyer Darmo Soetomo, menyoal pro dan kontra permasalahan tambak udang di Dusun Bedukang Desa Deniang Riau Silip Bangka yang sedang jadi bahan perbincangan hangat saat ini, dijelaskan oleh Darmo Soetomo bahwa dalam ilmu hukum ada yang disebut sebagai azas retroaktif.

“Artinya begini, kalau penyidik menyebut oh ini kan ada Omnibus Law atau UU Ciptaker jadi tidak bisa dituntut, itu keliru. Jadi saya ambil contoh begini, kalau ada perbuatan pidana yang terjadi sebelum berlakunya Ommibus law maka harus dipakai UU yang lama. Apalagi kan informasinya sudah pernah disidik oleh instansi lain (KPLH Bubus Panca),” bebernya.

Ketika konfirmasi dipertajam lagi dengan pertanyaan apakah dugaan tindak pidana ini bisa disidik dengan UU 32/2009, tentang Lingkungan Hidup, Lawyer Senior ini mengamini. “Nah itu, karena dugaan tindak pidana ini kan diduga terjadi sebelum berlakunya UU Omnibus Law, jadi UU itu yang seharusnya dipakai,” imbuhnya lagi.

Selain itu, Darmo Soetomo menyarankan agar pihak penyidik berhati-hati dalam menerapkan pasal-pasal pidana dalam berbagai aturan hukum yang ada. Sebabnya, selain harus memahami alur pidana yang terjadi, Darmo menyebut ada beberapa teori hukum yang harus benar-benar dipahami oleh penyidik.

“Analaginya begini, jika misalnya ada tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh seseorang sebelum berlakunya UU Tipikor, maka yang harus diterapkan adalah UU Tipikor yang lama, tahun 1971 kan sudah ada UU tersebut, ini yang dimaksud dengan azas retroaktif tadi,” tandas Darmo Soetomo. (red/ard/lh)

Tags

Related Articles

Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker