Pendidikan

Kinerja Satu Tahun Nadiem Makarim, FSGI Berikan Raport Merah 

swarakyatbabel.com Bangka Belitung — Nadiem Makarim dilantik menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada 23 Oktober 2019 lalu. Publik tanah air sempat terkejut dengan terpilihnya Nadiem sebagai Mendikbud RI, pro kontra pun sempat menggema di dunia maya, banyak yang meragukan kemampuannya, namun banyak pula yang memiliki harapan perubahan dalam pendidikan Indonesia kearah yang lebih baik.

Dalam rilis yang diterima redaksi Minggu 25/10/2020 siang, gebrakan di awal dengan  “merdeka belajar” memberikan pencerahan dan munculnya harapan baru bahwa pendidikan Indonesia akan dikembalikan dengan semangat dan pemikiran Bapak Pendidikan Indonesia “Ki Hajar Dewantara”. Namun, tak sedikit para pendidik yang bingung ketika merdeka belajar diwujudkan dalam 4 kebijakan, yaitu : (1) USBN diganti  Ujian (Asesmen); (2) UN diubah menjadi Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter; (3) RPP dipersingkat menjadi 1 halaman: (4) Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) lebih fleksibel. 

Meski keempat wujud program merdeka belajar tersebut belum sepenuhnya dipahami public tentang makna dan keterikatannya dengan merdeka belajar, namun dukungan public tanah air di media massa dan media social masih cukup lumayan sampai lahirlah Program Organisasi Penggerak (POP)  yang dikritik public dan diperparah dengan fakta bahwa “Merdeka Belajar” yang digunakan Kemdikbud ternyata sudah didaftarkan sebagai merek dagang di Kementerian Hukum HAM oleh sebuah Perseroan Terbatas (PT).  Sampai disini, kepercayaan public mulai menurun. 

Publik semakin ragu dengan kemampuan Mas Menteri ketika kebijakan Belajar Dari Rumah (BDR) atau lebih dikenal dengan istilah Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) sarat masalah dan tak kunjung terlihat perbaikan, bahkan  beban berat PJJ telah merengut 2 nyawa siswi kelas 1 SD yang tewas setelah dianiaya orangtuanya karena sulit diajarkan selama PJJ dan nyawa seorang siswi SMAN di kabupaten Gowa yang bunuh diri karena depresi dengan beban tugas PJJ, termasuk kendala sulit sinyal. 

FSGI selama satu tahun melakukan pemantauan kinerja dan memiliki sejumlah data survei terkait Kinerja Mas Menteri Nadiem selama satu tahun, setelah melakukan analisis kinerja Mendikbud Nadiem, FSGI memberikan penilaian  kinerja dengan memberikan nilai rapor atau penilaian hasil kinerja dengan menggunakan Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM) sebesar 75.  Adapun kinerja yang dipilih untuk diberikan penilaian ada  8 (delapan), yaitu sebagai berikut : 

“Pertama, Kurikulum Darurat  dengan nilai 80 (tuntas). Kedua, BDR atau PJJ dengan nilai 55 (tidak tuntas), ketiga Hibah Merek Merdeka Belajar  dengan nilai 60 (tidak tuntas). Keempat, Bantuan Kuota Belajar dengan nilai 65 (tidak tuntas), kelima Penghapusan UN/USBN dengan nilai sempurna 100 ( tuntas). Keenam, Asesmen Nasional dengan nilai 75 (tuntas). Ketujuh, Relaksasi BOS dengan nilai 60 (tidak tuntas), terakhir Program Organisasi Penggerak (POP) dengan nilai 50 (tidak tuntas),” tulis rilis tersebut. 

Dari delapan program yang dinilai, hanya 3 (tiga) yang tuntas, sedangkan 5 (lima) tidak tuntas dengan nilai rata-rata sebesar 68, sehingga dengan demikian Mendikbud menurut versi FSGI mendapatkan nilai raport merah, tidak naik kelas. 

Dasar Penilaian Kinerja 

Indikator penilaian didasarkan pada kelebihan dan kekurangan dari masing-masing program, jika lebih banyak kelebihannya, maka nilainya tinggi. Namun jika program tersebut lebih banyak factor kelemahannya, maka nilainya semakin rendah. Adapun indicator penilaian tersebut adalah sebagai berikut :

1.Kurikulum Darurat  dengan nilai 80 (tuntas). Kelebihan : (a)Menunjukkan materi esensial yang harus dikuasai siswa;(b)Tujuan pencapaiannya adalah kompetensi bukan konten. (c)Sekolah dan guru tidak perlu mengejar ketercapaian ketuntasan kurikulum. Kekurangan (a)Mayoritas sekolah tidak berani menerapkan kurikulum darurat akibatnya Kurikulum darurat tidak berguna;(b)Beban guru, siswa dan orang tua tetap berat, padahal  waktu pembelajaran diperpendek dan fasilitas belajar minim.

2.BDR atau PJJ dengan nilai 55 (tidak tuntas), Kelebihan : (a)mencegah sekolah menjadi cluster baru penularan covid; (b)adanya panduan PJJ dalam Surat Edaran Sesjen No. 15 tahun 2020. Sementara faktor kekurangan : (a)PJJ memakan korban jiwa, 2 siswi meninggal dunia karena beratnya PJJ;(b)Tidak ada pemetaan permasalahan PJJ dengan data terpilah, misalnya masalah hambatan PJJ secara daring dan luring per sekolah, per kecamatan, per kabupaten, per provinsi dan secara nasional. Data ini diperlukan untuk melihat permasalahan secara spesifik sehingga intervensi pemerintah menjadi tepat sasaran dan tepat manfaat;(c)Banyak masalah PJJ yang tidak terselesaikan, mulai dari PJJ fase pertama sampai fase kedua saat ini, padahal masalahnya masih sama, diantaranya: peserta didik dan pendidik tidak memiliki alat PJJ secara daring, sulitnya sinyal di daerah tertentu, mahalnya kuota internet, dll; (d)Langkah penanganan PJJ yang  telah dilakukan justru tidak didasarkan pada akar masalanya, sehingga cenderung salah obat karena diagnosanya keliru.

3. Hibah Merek Merdeka Belajar dengan nilai 60 (tidak tuntas), Kelebihan : (a) Semangat merdeka belajar KI Hajar Dewantara dimunculkan kembali oleh mas menteri; (b) PT Sekolah Cikal bersedia menghibahkan merek MB kepada Kemdikbud. Kekurangan. (a) Hibah diberikan setelah adanya polemik merek merdeka belajar. (b) Kesepakatan hibah antara kemdikbud dgn PT sekolah cikal masih berpotensi munculnya konflik kepentingan. (c)  Penyerahan Hibah belum sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. (d) Proses hibah tidak transparan ke publik, meskipun FSGI sudah bersurat kepada Presiden.

4. Bantuan Kuota Belajar dengan nilai 65 (tidak tuntas) Kelebihan : menyelesaikan 1 masalah PJJ yaitu kebutuhan kuota internet yang mahal. Kekurangan : (a) Anak-anak dari keluarga miskin tidak menikmati bantuan kuota. (b) Anak-anak pada blank spot tidak dapat menikmati bantuan kuota. (c) Proses penyaluran kuota internet tidak berjalan sesuai rencana. (d) Pembagian kuota belajar dan kuota umum yang tidak tepat. (e) Kuota belajar berpotensi mubazir dan merugikan keuangan negara.

5. Penghapusan UN/USBN dengan nilai sempurna 100 ( tuntas). Kelebihan : (a) sesuai dengan perjuangan organisasi guru ( FSGI ) selama bertahun-tahun. (b) dihentikan lebih awal saat pandemi. (c) Menghilangkan tekanan psikologis pada guru dan murid. (d) Mengurangi biaya yang harus dikeluarkan sekolah dan orang tua. Kekurangan: Tidak ada.

6. Assesmen Nasional dengan nilai 75 (tuntas). Kelebihan : (a) asesmen nasional digunakan sebagai alat ukur mutu pendidikan yang digunakan untuk melakukan pemetaan. (b) Sesuai dengan amanat Undang-undang SISDIKNAS  tentang evaluasi. Kekurangan : Belum dilaksanakan.

7. Relaksasi BOS dengan nilai 60 (tidak tuntas). Kelebihan : (a) Membantu pengadaan kuota belajar siswa dan guru. (b) Menambah persentase untuk pembayaran guru honor. (c) Pengadaan fasilitas  protokol kesehatan covid-19. Kekurangan : (a) Ada kebijakan daerah yang membuat relaksasi  terkait honor guru tidak dapat digunakan. (b) Sekolah kesulitan melakukan perubahan RAKS. (c) Banyak program yang sudah direncanakan tidak bisa dijalankan.

8. Program Organisasi Penggerak (POP) dengan nilai 50 (tidak tuntas). Kelebihan : (a) Sebenarnya Kriteria / syarat untuk menjadi Organisasi Penggerak cukup berat dan bagus. Kekurangan : (a) Proses seleksi tidak transparan. (b) Yang melakukan seleksi hanya 1 lembaga. (c)  OP yang lolos ternyata tidak sesuai dengaan kriteria. (d) Menimbulkan polemik yang cukup luas (NU- Muhammadiyah mengundurkan diri). (e) Kebijakan penundaan bukan penyelesaian masalah justru berpotensi menghamburkan uang Negara.

FSGI juga mengeluarkan rekomendasi berupa : mendorong Kemendikbud untuk  menetapkan satu kurikulum saja dalam masa pandemic ini, yaitu Kurikulum darurat dalam situasi khusus karena kondisi bencana.  Meski di wilayah zona hijau sekalipun, jam tatap muka dikurangi, tidak bisa normal. Sehingga, ketika waktu pembelajaran sudah dikurangi, maka kurikulumnya juga harus menyesuaikan; 

“Yang kedua, FSGI mendorong Kemdikbud untuk melakukan pemetaan permasalahan PJJ dengan data terpilah, misalnya masalah hambatan PJJ secara daring dan luring per sekolah, per kecamatan, per kabupaten, per provinsi dan secara nasional. Data ini diperlukan untuk melihat permasalahan secara spesifik sehingga intervensi pemerintah menjadi tepat sasaran dan tepat manfaat,” kata rilis.

Yang ketiga, FSGI mendorong Presiden memastikan bahwa Penyerahan Hibah dari PT sekolah Cikal kepada Kemdikbud dan Kementerian Agama  sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Negara tidak boleh kalah dengan sebuah Perseroan Terbatas (PT).

“FSGI mendorong bantuan kuota internet yang mubazir dialihkan kepada bantuan alat daring, wifi warga berbasis RT/RW  dan pengadaaan  alat penguat sinyal di daerah-daerah blank spot,” isi rilis.

Poin kelima, FSGI mendorong persiapan Asesement Nasional (AN) melibatkan stake holder terkait, terutama guru dan sekolah. Pemerintah harus membuka ruang publik  untuk mengawasi persiapan, ujicoba dan  pelaksanaan AN.

“Keenam, FSGI meminta Program Organisasi Penggerak (POP) di evaluasi menyeluruh, jika ternyata berpotensi mubazir dan merugikan keuangan Negara, sebaiknya POP dibatalkan, alihkan untuk program lain yang jauh lebih bermanfaat,” pungkas isi rilis. (*) 

 

Sumber: Press Release 

Editor : LH 

Tags

Related Articles

Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker