KesehatanOlahraga

PB IDI Kirimkan Surat Resmi Terkait Wacana Vaksinasi

swarakyatbabel.com, Bangka Belitung — Rencana Pemerintah Pusat untuk melakukan vaksinasi massal pada masyarakat mendapatkan beragam respon dari berbagai kalangan, salah satunya adalah dari Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia atau PB IDI, Kamis, 22/10/2020.

Dalam salinan surat bernomor 03657/PB/E.1/10/2020 tentang Vaksinasi Covid-19 yang berhasil didapatkan redaksi, disebutkan bahwa PB IDI merespon upaya Pemerintah Pusat terkait hal tadi.

“Sehubungan dengan adanya rencana program vaksinasi Covid-19, PB.IDI menyampaikan sikap dan rekomendasi sebagai berikut, mengapresiasi dan mendukung upaya-upaya Pemerintah dalam menghadapi pandemi Covid-19 di Indonesia Mengapresiasi dan menyampaikan terima kasih atas upaya penyediaan vaksin serta pemberian prioritas bagi tenaga medis untuk dapat divaksinasi sesuai ketentuan yang ada,” demikian kutipan awal surat yang ditandatangani oleh Ketum PB IDI, Dr Daeng M Faqih, SH MH.

PB IDI menyebut, agar program vaksinasi ini dapat berjalan lancar dan memperoleh hasil yang optimal, maka PB IDI memberikan rekomendasi, yang pertama perlu diadakan persiapan yang baik dalam hal pemilihan jenis vaksin yang akan disediakan serta persiapan terkait pelaksanaannya. Hal ini sesuai dengan instruksi Presiden agar program vaksinasi ini jangan dilakukan dan dimulai dengan tergesa-gesa.

“Dalam hal pemilihan jenis vaksin yang akan disediakan, ada syarat mutlak yang harus dipenuhi yaitu vaksin yang akan digunakan sudah terbukti efektivitasnya, imunogenitasnya serta keamanannya dengan dibuktikan adanya hasil yang baik melalui uji klinik fase 3 yang sudah dipublikasikan.

Dari data yang ada, saat ini uji coba vaksinasi Sinovac di Brazil sudah selesai dilaksanakan pada 9000 relawan. Namun hasilnya baru akan dikeluarkan segera setelah selesai dilakukan vaksinasi pada 15.000 relawan. Kita bisa melihat bahwa unsur kehati-hatian juga dilakukan Negara lain dengan tetap menunggu data lebih banyak lagi dari hasil uji klinis fase 3. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa program vaksinasi adalah sesuatu program penting namun tidak dapat dilakukan dengan tergesa-gesa,” urai kutipan surat poin kedua.

Di poin ketiga, PB IDI mengatakan bahwa dalam situasi pandemi, WHO memperkenankan pembuatan dan penyediaan obat atau vaksin dapat dilakukan melalui proses Emergency use Authorization (EUA) untuk vaksin Covid-19 oleh lembaga yang mempunyai otorisasi untuk itu. Di Indonesia, lembaga tersebut adalah BPOM.

“Dalam melakukan atau menentukan hal ini, PB.IDI amat meyakini bahwa BPOM tentu juga akan memperhatikan keamanan, efektivitas dan imunogenitas suatu vaksin, termasuk bila terpaksa menggunakan skema EUA. Kami yakin bahwa BPOM akan menjaga kemandirian dan profesionalismenya,” tandas isi surat.

Sementara itu, Dinkes Pemprov Babel merespon wacana vaksinasi massal tersebut melalui Kabid P3M Dinkes Provinsi Babel, Muhammad Henri, dimana tadi Ia mengatakan bahwa sampai saat belum ada pemberitahuan resmi terhadap vaksin ini. “Kami hanya melakukan penyiapan tempat penyimpanan dan pendataan tim vaksinasi,” kata dia Kamis pagi tadi

Henri juga mengatakan bahwa pihaknya sementara ini masih dalam taraf menunggu instruksi resmi Pempus terkait vaksinasi Sinovac pada pasien Covid 19.

“Karena hasil resmi dari Kementerian Kesehatan terkait uji coba tahap ke 3 belum selesai,” tutup Muhammad Henri. (LH)

Tags

Related Articles

Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker