Policy & Kode Etik Jurnalistik

Policy

Peran media massa pada hakekatnya adalah, menyampaikan informasi atau peristiwa, kemudian menghibur, mendidik, serta memberikan pengaruh kepada publik (to inform, to entertain, to educate, and to influence).

Saat menjalankan fungsinya, pers memiliki kebebasan yang dijamin UUD. Tapi pada saat yang sama, pers yang bebas juga memiliki tanggung jawab. Semua diatur dalam UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik.

Pers sesuai UU Pers menjalankan fungsi kontrol sosial atau meminjam kata-kata tokoh pers, PK Ojong, tugas pers bukanlah untuk menjilat penguasa, tetapi untuk mengkritik yang sedang berkuasa.

Untuk dapat menjalankan peran ini, pers dituntut harus independen, tidak menjadi alat kepentingan tertentu, tidak beropini atau memihak salah satu golongan tertentu saja. Satu-satunya kepentingan pers adalah, menyampaikan informasi sesuai fakta ke publik, terutama yang berkaitan dengan keadilan, serta menjunjung tinggi azas praduga tidak bersalah.

Yang terakhir adalah, para jurnalis yang bekerja di swarakyatbabel.com harus tunduk pada hukum di Indonesia, UUD 1945, UU Pers, dan Kode Etik Pers yang diterbitkan Dewan Pers.

 

KODE ETIK JURNALISTIK

Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme. Atas dasar itu, wartawan Indonesia menetapkan dan menaati Kode Etik Jurnalistik:

  1. Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.
  1. Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.
  1. Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.
  1. Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.
  1. Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.
  1. Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.
  1. Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan “off the record” sesuai dengan kesepakatan.
  1. Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.
  1. Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.
  1. Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.
  1. Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional. 

 

Pangkalpinang, Oktober 2020

Lukman Hakim
Pemred swarakyatbabel.com

Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker