Peristiwa

PT GML Dinilai Cuek Pada Masyarakat, Kades Andry : Jangan Cuma Retorika

swarakyatbabel.com Bangka Belitung — Carut marut masalah Perkebunan kelapa sawit yang dimiliki oleh PT. Gunung Maras Lestari (GML) yang mencakup tiga Kecamatan yang ada di Kabupaten Bangka, yakni Bakam, Puding Besar hingga Pemali diterangkan oleh Kades Bukit Layang Andry, pasca mengikuti rapat kerja Komisi 2 DPRD Kabupaten Bangka, Selasa kemarin (02/02/2021) sore.

Menurut Andry, selama dirinya menjadi Kades hampir 6 tahun terakhir. Jalinan komunikasi melalui humasnya Nasir berjalan baik, tetapi pihaknya sesalkan setiap kali pihaknya mengajukan proposal tidak ada tanggapan dan realisasinya dari pihak manajemen PT. GML.

“Contohnya di masa pandemi Corona ini pihaknya telah membentuk Posko Gugus Tugas, proposal sudah dilayangkan tapi tidak ada tindak lanjut dari perusahaan,” terangnya. 

Yang dimana sama-sama diketahui, lanjut Andry, negara tengah dilanda Pandemi Corona ini, semua pihak harus bekerja sama sesuai motto Pentahelik.

“Bagaimana kita bersama-sama untuk memerangi wabah ini, mensosialisasikan ke masyarakat supaya wabah ini cepat berlalu  dan kita dapat bersama dalam memerangi wabah ini,” tegas Andry

Andry menyebut,  setiap hari raya Idul adha tersebut tidak ada yang namanya  Bantuan CSR baik berupa Ayam, baik berupa sapi, yang turun ke Desa padahal Proposal sesuai administrasi sudah pihaknya jalankan, dan tidak ada realisasinya. 

“Jadi kami bingung mau bagaimana lagi ini Prosedurnya sudah kita lakukan tapi tidak pernah ada realisasinya, padahal dengan luas lahan 1.230,70 hektar milik PT. GML yang ada di Bukit Layang tersebut bisa memberikan kontribusi lebih kepada masyarakat di Bukit Layang bisa dengan pengembangan UMKM, pendidikan, keagamaan, pembangunan, dll. tanpa harus memberikan bantuan dana tunai,” imbuh dia.

Andry membeberkan, pihaknya semata- mata memperjuangkan aspirasi masyarakat. Permasalahan tadi diantaranya adalah permasalahan CSR senilai 35.000/ha/thn tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, apalagi di tengah pandemi.

“Yang kedua, masalah tenaga kerja. Dimana masyarakat Non skill dan Skill  kurang dari 5 orang yang bekerja di areal 1.230,70 Ha. Selanjutnya masalah Kebun Plasma, melaksanakan kebun plasma 20% sesuai PERMENTAN, Perizinan HGU yang tidak ada arsip di desa, padahal sdh dikirim surat,” urainya.

Andry berharap, dari pertemuan ini ada tindak lanjutnya, jangan cuma retorika. Dan harus dibentuk Tim khusus (Pemprov, Pemkab, APH, dan stakeholder terkait). Apabila tidak Ada tindak lanjutnya Andry mengatakan akan mengirim surat ke Gubernur, Ketua DPRD Provinsi bahkan sampai ke DPR RI. (Indra) 

Tags

Related Articles

Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker