Pendidikan

Sengkarut PPDB Selalu Berulang, Pengamat : Kadiknas Harus Lebih Proaktif

Pangkalpinang Bangka Belitung — Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kotamadya Pangkalpinang, Provinsi Babel untuk tahun ajaran 2021/2022 dirasakan oleh sebagian orangtua calon siswa belum mampu menjawab impian anak-anak mereka untuk memasuki sekolah yang dituju, Rabu 14/07/2021.

Konstelasi yang saat ini terjadi dikhawatirkan akan menjurus kearah padamnya cita-cita dari para calon siswa. Fakta yang sekarang terhampar dihadapan adalah, metode PPDB yang sekarang sudah mulai dirasakan kurang efektif menggiring siswa menuju sekolah yang dituju. Terhambatnya beberapa calon siswa itu, disinyalir kuat akibat banyaknya calon peserta didik yang malah tergeser demi alasan tidak masuk akal.

Pahitnya sistem PPDB di Babel ini dialami oleh sebut saja Putri, seorang calon peserta didik di Pangkalpinang -pemilik Kartu Indonesia Pintar (KIP)- yang sampai berita ini tayang masih terkatung-katung nasib masa depannya. Kini, calon siswa tadi terancam gagal mendaftar ke salah satu SMAN di Pangkalpinang.

“Sekolah Wajib menerima pendaftaran anak usia sekolah (6 sampai dengan 21 tahun) pemilik Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang tidak bersekolah sebagai calon peserta didik/warga belajar pada saat rentang pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), dan harus diusulkan sebagai calon penerima dana/manfaat Program Indonesia Pintar (PIP),” bunyi peraturan Kemendikbudristek.

Hal tersebut tertera dalam Peraturan Bersama Antara Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, dan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Nomor: 07/D/BP/2017, dan Nomor: 02/MPK.C/PM/2017, Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Tahun 2017.

Terkait dengan hal tersebut, redaksi mewawancarai Pemerhati Kebijakan Publik sekaligus Ketua Lembaga Partisipasi Pengawas dan Pemerhati Pelayanan Publik Bangka Belitung (LP5 Babel), dan Kepala Ombudsman RI Perwakilan Bangka Belitung periode 2013-2018, Jumli Jamaluddin. 

Menurut dia, Pemerintah Provinsi Bangka Belitung melalui Dinas Pendidikan Provinsi Bangka Belitung harus berupaya untuk bisa mencari solusi agar semua calon peserta didik bisa masuk sekolah tingkat SMA atau sederajat di Bangka Belitung. 

“Yang beberapa tahun terakhir selalu berulang persoalan yang serupa, semestinya persoalan penerimaan peserta didik baru dari tahun ke tahun harus sudah bisa teratasi,” kata Jumli. 

Jumli bilang  hendaknya sudah ada solusi yang sangat bijak untuk menjawab kekisruhan Dan pro-kontra para orangtua khususnya di tingkat SMA/sederajat di wilayah kota Pangkalpinang tersebut. 

“Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bangka Belitung seharusnya memang mesti proaktif mengambil langkah dan solusi bagi anak-anak yang belum tertampung di sekolah  negeri,” tambah dia. 

Ditengah kondisi Pandemi Covid yang masih belum reda saat ini, lanjutnya lagi, diharapkan jangan sampai anak-anak terpaksa tidak sekolah karena kesulitan ekonomi orangtuanya. Selama Pandemi Covid-19 sampai saat ini masyarakat yang secara ekonomi masih terpuruk, meskipun sudah ada sebagian masyarakat yang sudah mulai bangkit ekonominya.

“PPDB tahun ini masih kerap mendengar banyaknya kekhawatiran dan kegelisahan maupun kisruh dari para orangtua bahkan pro kontra terkait sistem PPDB tahun ini tidak jauh berbeda permasalahan dengan tahun-tahun sebelumnya,” ucapnya.

Sepertinya sudah menjadi permasalahan klasik beberapa tahun terakhir ini untuk tingkat SMA Negeri atau sederajat di Babel. Permasalahan klasik PPDB kali ini ditambah juga dengan adanya musibah pandemi covid-19.

“Jika pihak Dinas Pendidikan Provinsi Bangka Belitung tidak proaktif mencari solusinya dan berani membuat kebijakan maka akan tetap terus berulang pada tahun-tahun mendatang,” imbuh dia.

Tak hanya itu, Jumli sebut, di tengah kondisi pandemi yang belum berakhir sampai saat ini hendaknya pihak Dinas Pendidikan Provinsi Bangka Belitung bisa berinovasi dengan membuat kebijakan sebagai solusi kemudahan bagi pendidikan. Kondisi pandemi covid inikan kondisi darurat. Bahkan bukan hanya nasional tapi sudah mendunia.

“Dipertegas pula sesuai amanat undang-undang dasar bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan layak dan terjangkau. Aka sistem pendidikan di Babel ini diharapkan dapat berkembang lebih baik lagi dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat,” tegas dia.

Untuk itu sangat dibutuhkan kecerdasan dan kejelian serta kompetensi seorang Kepala Dinas Pendidikan untuk berpikir keras agar dapat memenuhi amanah undang-undang tersebut. 

“Kepala dinas tersebut harus banyak turun langsung ke lapangan agar tau dan paham pokok permasalahan yang sesungguhnya dialami oleh masyarakat, sehingga nantinya mengambil langkah-langkah solusinya,” ujar Mantan Ketua Ombudsman Perwakilan Babel ini.

Ia juga menyebut, tidak bakal ada anak-anak yang tidak bisa bersekolah karena faktor ekonomi disaat kondisi pandemi ini jika pihak dinas pendidikannya solutif.

“Keluhan orang tua terkait PPDB untuk tingkat SMA tahun ini tidak hanya dari para orangtua saja, bahkan ada juga dari  pihak sekolah. Ada pihak sekolah di tingkat SMA yang mengeluhkan sistem PPDB tahun ini lebih rumit dan ruwet dari tahun kemarin terutama pada sistem onlinenya yang membuat pihak sekolah harus ekstra kerja keras memverifikasi data dan turun kelapangan untuk mengukur jarak agar valid karena banyaknya komplain dari orang tua. Semestinya dengan sistem online justru lebih memudahkan pihak sekolah dalam memberikan layanan dalam PPDB. Belum lagi persoalan lain yang juga dihadapi oleh pihak sekolah,” pungkasnya di akhir wawancara. (LH)

Tags

Related Articles

Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker