Pemerintahan

Siapa Sosok Yang Pantas Duduki PJ Gubernur Babel Ditentukan Oleh Ini

Pangkalpinang swarakyatbabel.com — Posisi strategis jabatan PJ Gubernur Babel bukan sekedar analisa sumir tanpa dalil ilmiah, faktanya durasi amanah yang diemban juga bukan waktu yang sebentar, sekitar ± 24 bulan kedepan PJ Gubernur Babel akan menjadi bagian proses demokratisasi di negeri ini, Jumat 06/05/2022.

Jagat perpolitikan di negeri Serumpun Sebalai pun kian hangat saja jelang ‘lengsernya’ Gubernur terpilih 2017-2022 Erzaldi Rosman Djohan pada 12 Mei depan.

Dari berbagai kandidat yang kemarin sempat naik ke permukaaan, ada dua putra terbaik Bangka Belitung, yang diprediksi akan bersaing ketat mengingat satu sama lain tentu memiliki beragam keunggulan yang akan jadi penentu siapa yang akan merengkuh jabatan PJ Gub selama ± dua tahun kedepan.

Dua nama yang dimaksud adalah, Sekda Bangka Belitung Dr drs Naziarto SH MH, dan Dirjen Minerba Ridwan Djamaludin.

Menyikapi hal tersebut, redaksi meminta komentar dari seorang Pemerhati/Pengamat Kebijakan Publik dan Ketua Lembaga Partisipasi Pengawas dan Pemerhati Pelayanan Publik Bangka Belitung/ (LP5 Babel), Jumli Jamaluddin yang dihubungi redaksi malam ini.

Menurut Jumli, tugas seorang penjabat (Pj) gubernur tentunya bukanlah tugas yang ringan, namun menjadi tugas yang berat dan tanggungjawab yang besar terhadap roda pemerintahan daerah, terhadap daerah dan masyarakat maupun terhadap kaitannya dengan pelaksanaan pemilu atau pilkada itu sendiri.

“Sebab itu agar saat menjadi penjabat gubernur diharapkan tidak berpotensi munculnya permasalahan yang justru dapat mengganggu tugas-tugas maupun tanggungjawab selaku pengemban amanah dua tahun kedepan, sehingga dikhawatirkan menjadi tidak efektif, hendaknya Pj Gubernur yang ditunjuk mesti sesuai kriteria yang sudah ditentukan oleh undang-undang,” tulisnya.

Ketika disinggung soal durasi jabatan Dirjen Minerba yang sama-sama diketahui akan memasuki Masa Persiapan Pensiun atau MPP pada 01 April 2023 depan, dan dikhawatirkan akan jadi semacam kerikil tajam bagi jabatan PJ Gubernur, Jumli menjawab diplomatis bahwa paling tidak, yang ditunjuk sebagai Pj Gubernur yang berasal ASN yang sudah memiliki pengalaman, kapasitas dan kompetensi dalam pemerintahan daerah

“Misalnya paling tidak pernah atau sedang menjabat sekretaris daerah (sekda) atau pejabat eselon satu lainnya yang pernah ataupun sedang menjabat atau bertugas pada pemerintahan daerah di provinsi itu sendiri,” tegasnya.

UU Nomor 10 Tahun 2016 yang telah disempurnakan menjadi UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, sambung Jumli, mengisyaratkan SDM yang tepat dan kompeten untuk menjadi Pj kepala daerah maupun ASN yang kompeten.

“Pj yang ditunjuk tidak mewakili kepentingan politik manapun,” pungkasnya. (red/ard/lh).

Tags

Related Articles

Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker