Opini Publik

Soal Pj Gubernur Babel, Pengamat : Salah satu Tugasnya Adalah Membenahi Tugas Yang Belum Rampung Diemban Gubernur Sebelumnya

Pangkalpinang swarakyatbabel.com —- Santernya kabar yang beredar di sejumlah media online saat ini yang dikabarkan nama Ridwan Jamaluddin Dirjen Minerba Kementerian ESDM telah ditunjuk sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Bangka Belitung, mengundang berbagai komentar dan tanggapan di kalangan publik yang penasaran tentang kepastian kebenaran informasi tersebut. Mengingat belum adanya sumber yang secara resmi mengumumkan hal tersebut., Rabu 27/04/2022.

Dengan adanya narasi tadi, sudah tentu membuat tensi politik kian mengahangat jelang habisnya masa jabatan Gubernur terpilih Bangka Belitung, Erzaldi Rosman pada 12 Mei 2022 mendatang. Publik Bangka Belitung yang sempat dikejutkan dengan adanya informasi dari teman media yang menyatakan mendapat ‘bisikan’ soal sudah finalnya keputusan dari Presiden Jokowi, tentang sosok Pj Gubernur Babel untuk dua tahun kedepan.

Untuk itu, redaksi kemudian meminta tanggapan dari seorang Pengamat Kebijakan Publik yang sudah tidak asing lagi bagi pembaca sekalian, yakni Jumli Jamaludin. Menurut Jumli, ada 4 nama yang mencuat di publik sebagai kandidat Pj Gubernur Bangka Belitung selain nama Dirjen Minerba Ridwan Jamaluddin, yakni nama Sekda Bangka Belitung Naziarto, Dirjen Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Rasio Ridho Sani, dan Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Kemas Akhmad Tajuddin, yang diusulkan untuk diseleksi yang menjadi Penjabat (Pj) Gubernur Bangka Belitung yang ditugasi mengisi kekosongan jabatan gubernur yang tidak kurang dari 2 tahun sampai terpilihnya gubernur baru tahun 2024 mengisi kekosongan dengan berakhirnya masa jabatan Erzaldi Rosman Johan sebagai gubernur pada 12 Mei 2022 ini.

“Siapapun nama yang akan ditunjuk oleh Presiden, lanjut Jumli, itu adalah orang-orang terbaik yang memiliki kompetensi baik dan memenuhi persaratan untuk menjadi Pj Gubernur. Siapapun nanti yang ditunjuk dari nama-nama yang beredar 4 kandidat tersebut,” tulis Pemerhati/Pengamat Kebijakan Publik dan Ketua Lembaga Partisipasi Pengawas dan Pemerhati Pelayanan Publik Bangka Belitung/ (LP5 Babel), Jumli Jamaluddin sewaktu dihubungi redaksi malam ini.

Siapapun yang ditunjuk presiden itu adalah hak prerogratif presiden

Namun penunjukan tersebut tentunya berdasarkan berbagai masukan dari berbagai kalangan ataupun melalui uji publik, selain tentunya tidak bisa dipungkiri unsur politis juga bisa mempengaruhi hal tersebut, namun selanjutnya adalah keputusannya ada pada presiden.

“Memang ada hal yang menjadi poin penting tersendiri bagi setiap kandidat. Untuk Pj Gubernur di Bangka Belitung paling tidak sudah pernah menjadi pejabat tinggi ataupun memimpin pemerintahan sesuai dengan levelnya di pemerintahan, misalnya telah memiliki pengalaman setingkat setingkat Sekda Provinsi ataupun setingkat pejabat tinggi lainnya di provinsi selain memiliki pengalaman ditingkat pusat,” katanya.

Selain itu, ujar Jumli, tentunya mengenal dan memahami situasi dan kondisi karakteristik masyarakat yang dipimpinnya serta kearifan lokalnya. Akan lebih bagus lagi memang sudah menjadi sosok yang tidak asing bagi masyarakat Bangka Belitung dan dikenal oleh masyarakat Bangka Belitung.

“Mengingat selaku Pj Gubernur memiliki tugas yang tidak ringan. Pj yang ditunjuk harus mampu melanjutkan dan membenahi tugas-tugas gubernur sebelumnya baik tuhas-tugas yang belum dijalankan secara maksimal maupun tugas-tugas yang belum terealisasi sama sekali. Tugas yang harus diemban oleh Pj juga adalah termasuk membenahi struktur organisasi maupun internal yang masih menjadi polemik. Agar dilakukan pembenahan dan kajian ulang mana-mana yang memiliki kompetensi dan tidak, yang telah diangkat menduduki sesuatu jabatan. Hal ini perlu dilakukan adalah untuk kelancaran dalam membantu tugas Pj itu sendiri dan berjalannya secara optimal roda pemerintahan maupun pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat,” terang dia.

Salah satu tugasnya sebagai Pj Gubernur adalah mengawasi Aparatur Sipil Negara (ASN) supaya netral.

“Menjalankan tugas-tugas gubernur sebaik mungkin. Harus bisa menjaga netralitas dalam mengawal pemilu di Babel nanti terutama terkait netralitas pemilukada nanti,” sambungnya lagi.

Mengemban tugas yang tidak ringan ini apalagi selama lebih kurang 2 tahun sebagai penjabat gubernur nantinya. Waktu yang tergolong lebih panjang mengisi kekosongan kepala daerah dari tahun-tahun sebelumnya. Terlebih Penjabat (Pj) kepala daerah yang akan mengisi kekosongan kepala daerah menjelang Pilkada Serentak 2024 yang memiliki kewenangan strategis.

“Kita lihat saja nanti dan tunggu pengumuman secara resmi dari pemerintah pusat untuk pengangkatan Pj Gubernur Bangka Belitung. Yang jelas saya juga tidak mau terkesan berkomentar menggiring opini publik, siapapun yang ditunjuk sebagai Pj Gubernur Bangka Belitung tentunya sudah melalui rangkaian proses uji dan kelayakan,” kata dia seraya mengakhiri wawancara. (red)

Tags

Related Articles

Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker